Barangkali kita merasa kadang-kadang berbuat sesuatu yg salah dan merasa sangat bersalah atas kejadian ini, dan seringkali muncul dalam diri kita adalah membenci diri kita sendiri, merasa sangat bodoh dan tidak pantas. Kadang2 sampai bisa menyiksa diri sendiri atau bisa2 bunuh diri. Cara apa yang paling tepat dilakukan saat kita menghadapi masalah seperti ini??? banyak solusi yang ditawarkan, yang paling mudah adalh butuh waktu untuk memaafkan diri sendiri.
Restouran
Restourant Youga "Restoran Yougwa terletak di tepi Danau Sentani, Jayapura. Diberi nama Yougwa, karena di dekat sana terdapat teluk bernama Yougwa".
Tugu Peringatan Masuknya Injil Di Kota Jayapura
Foto : Tugu Peringatan Masuknya Injil di Pulau Metu Debi di Enggros Port Numbay.
Danau Sentani
Danau Sentani di Jayapura, Papua terletak antara 20.33 hingga 2041 LS dan 1400.23 sampai 1400 38 BT. Berada 70 – 90 m diatas permukaan laut. Terletak juga diantara pegunungan Cyclops. Merupakan danau Vulkanik. Sumber airnya berasal dari 14 sungai besar dan kecil dengan satu muara sungai, Jaifuri Puay.
Kesalahan yang tidak perlu terjadi
Mungkin anda pasti punya pengalaman yang menyenangkan ataupun menyedihkan bahkan memalukan. Itulah kondisi yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang ceroboh dan tidak mengontrol semua tindakan dan kelakuannya. Akibat emosi, akibat terburu-buru, akibat tidak harti-hati akibat keisengan dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini mungkin ada yang membawa kearah yg lebih baik tetapi adanya juga yang berakhir kurang baik bahkan fatal. Inilah kondisi dimana kita harus introspeksi diri dan mawas diri dari segala bentuk kegiatan pribadi kita entah itu keisengan, coba2 dan nekat yang dapat merusakan nama baik, harga diri kita, dan masa depan kita. Jadikan hidup ini sebagai suatu tugas untuk melakukan hal2 yang baik dan terpuji sehingga hal2 yang asal2an, yang nekad2an serta iseng2 tidak mengganggu hidup kita. Tentunya dengan doa dan iman serta percaya kepada Tuhan maka semua itu pasti akan dilalukan dari hidup kita. Bila terjadi hal yang kurang baik, segeralah bereskan dan meminta maaf serta memulai sesuatu yang baru dengan hati yg bersih, damai dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan mengasihi kita..........
(sumber gambar : http://4.bp.blogspot.com/_KpMiKeOKoT4/TTgGiEUZBGI/AAAAAAAAAAg/DrjGXrvuD0E/s1600/air-mata-darah.jpg)
Otsus Tak Tunjang Investasi di Papua
JAYAPURA—Meski Otonomi Khusus (Otsus) telah digulirkan selama 10 tahun untuk akselerasi pembangunan di Tanah Papua khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat serta infrastruktur baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, tapi ia justru tak menunjang peluang investasi di Papua.
Faktanya, walaupun Sumber Daya Alam (SDA) di Papua cukup menggiurkan, tapi justru kalangan pemilik modal acapkali mengeluhkan tentang peluang investasi di Papua sekaligus enggan datang ke Papua.
Demikian disampaikan Ketua DPD Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Papua Drs John Kabey ketika menyampaikan makalah pada Seminar Otonomi Khusus dan Prospek Ekonomi Papua yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Jumat (9/12). Tokoh Senior Golongan Karya Irian Barat di era 1970-an ini mengemukakan sejumlah alasan. Pertama, Papua jauh, 7 jam terbang sama dengan Jakarta Tokyo atau Jakarta— Seoul, biaya transportasi mahal, fasilitas bandara masih minim, fasilitas dihotel-hotel pun belum memadai.
Kedua, infrastruktur. Jalan dan jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih masih jauh tertinggal, belum dapat mendukung sebuah investasi. Investasi menjadi mahal. Juga suplai logistik tak lancar dan interconnektivity masih susah. Investasi di Papua menjadi investasi dengan biaya tinggi. Keempat, pelayanan perizinan masih sangat lambat dan belum profesional dan harus mengeluarkan biaya tinggi. Regulasi daerah belum dapat diandalkan.
Rakyatnya suka aneh-aneh (palang memalang, hak ulayat, mau merdeka, tolak Otsus, tembak menembak dengan cara hit and run, tuntut ganti rugi diluar batas kewajaran dan lain lain. Dikisahkannya, DR Barnabas Suebu SH, mantan Gubernur Provinsi Papua periode 5 tahun terakhir, punya mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat Papua Baru, Papua dimana rakyatnya hidup makmur diatas tanah yang kaya raya, pantai, laut, hutan, gunung, tanah yang luas, sungai dan danau, keaneka ragaman flora dan fauna, seni budaya.
Kata dia, semuanya merupakan kekayaan potensial. Rakyatnya berasal dari berbagai suku bangsa yang datang dan menetap di bumi Papua, mereka hidup rukun dan damai, taat hukum dan menghormati pemerintahnya dan menghormati penduduk asli Pulau ini. Tidak ada alasan untuk hidup miskin seperti sekarang ini. Solusinya bukan menangisi nasib yang miskin itu. Ini adalah sebuah mimpi dan mimpi ini adalah visinya, visi tentang pembangunan ekonomi di Papua. Solusinya adalah membangun, untuk itu harus kerja keras, juga berpikir keras. Think Big, Start Small and Do It Now.
Karena itu, lanjutnya, kita dengar pada awal masa jabatannya pak Bas bicara tentang “Red Carpet for Investors”, pelayanan terpadu satu atap (One Stop Service), Nomor telepon untuk pengaduan, tidak boleh ada meminta dan memberi suap, kotak pengaduan, batas waktu untuk mengurus tiap-tiap tahap perizinan. Dalam kenyataannya semua ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara sungguh sungguh.
Menurutnya, ada dua sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi di Papua, yaitu apa yang menjadi visi mantan Gubernur tadi. Apa yang harus dicapai oleh Otsus. Ada banyak cara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, salah satu adalah melalui investasi swasta. Pemerintah sendiri melalui APBD maupun APBN, bahkan dana Otsus tak cukup untuk menggerakkan pembangunan ekonomi. Karena itu, diperlukan modal swasta dalam bentuk investasi. Investasi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi membawa pula kesempatan kerja, kesempatan memperoleh penghasilan, kesempatan usaha dan lain lain sampai bermuara pada kemakmuran.
Karena itu, urainya, pihaknya menyarankan, pemerintah daerah sebaiknya membuat suatu masterplan pembangunan ekonomi Papua dan sebuah Perdasus tentang capaian pembangunan ekonomi orang asli Papua sebagai tujuan pelaksanaan Otsus di bidang ekonomi. Termasuk membuat suatu kebijakan investasi yang diatur dalam Perdasus, dan betul-betul realistis dan dapat dilakasanakan.
Pemda sebaiknya memberi sejumlah kemudahan dan itu betul-betul dilaksanakan, dalam hal perizinan, dalam mempertemukan investor dengan masyarakat adat dan insentif fiskal. Hal ini sebaiknya diatur dalam Perda.
Pemerintah Daerah juga diharapkan membangun infrastruktur yang mendukung investasi di Kota Jayapura, Kabupaten Keeromserta Kabupaten Jayapura).
MRP sebagai lembaga perwakilan kultural orang asli Papua, jelas dia, harus turut memikirkan kemajuan ekonomi, tidak hanya bicara politik. MRP sebaiknya menyelenggarakan musyawarah adat dan mengambil sikap terhadap hak ulayat dan pembangunan ekonomi, termasuk Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK). “Seluruh Rakyat Papua diminta hentikan kekerasan dan pelihara suasana damai. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi segera melakukan pemekaran Provinsi menjadi 4 provinsi,” imbuhnya.(mdc/don/l03)
Sumber
Faktanya, walaupun Sumber Daya Alam (SDA) di Papua cukup menggiurkan, tapi justru kalangan pemilik modal acapkali mengeluhkan tentang peluang investasi di Papua sekaligus enggan datang ke Papua.
Demikian disampaikan Ketua DPD Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Papua Drs John Kabey ketika menyampaikan makalah pada Seminar Otonomi Khusus dan Prospek Ekonomi Papua yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Reformasi Papua di Hotel Aston, Jayapura, Jumat (9/12). Tokoh Senior Golongan Karya Irian Barat di era 1970-an ini mengemukakan sejumlah alasan. Pertama, Papua jauh, 7 jam terbang sama dengan Jakarta Tokyo atau Jakarta— Seoul, biaya transportasi mahal, fasilitas bandara masih minim, fasilitas dihotel-hotel pun belum memadai.
Kedua, infrastruktur. Jalan dan jembatan, pelabuhan, listrik, air bersih masih jauh tertinggal, belum dapat mendukung sebuah investasi. Investasi menjadi mahal. Juga suplai logistik tak lancar dan interconnektivity masih susah. Investasi di Papua menjadi investasi dengan biaya tinggi. Keempat, pelayanan perizinan masih sangat lambat dan belum profesional dan harus mengeluarkan biaya tinggi. Regulasi daerah belum dapat diandalkan.
Rakyatnya suka aneh-aneh (palang memalang, hak ulayat, mau merdeka, tolak Otsus, tembak menembak dengan cara hit and run, tuntut ganti rugi diluar batas kewajaran dan lain lain. Dikisahkannya, DR Barnabas Suebu SH, mantan Gubernur Provinsi Papua periode 5 tahun terakhir, punya mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat Papua Baru, Papua dimana rakyatnya hidup makmur diatas tanah yang kaya raya, pantai, laut, hutan, gunung, tanah yang luas, sungai dan danau, keaneka ragaman flora dan fauna, seni budaya.
Kata dia, semuanya merupakan kekayaan potensial. Rakyatnya berasal dari berbagai suku bangsa yang datang dan menetap di bumi Papua, mereka hidup rukun dan damai, taat hukum dan menghormati pemerintahnya dan menghormati penduduk asli Pulau ini. Tidak ada alasan untuk hidup miskin seperti sekarang ini. Solusinya bukan menangisi nasib yang miskin itu. Ini adalah sebuah mimpi dan mimpi ini adalah visinya, visi tentang pembangunan ekonomi di Papua. Solusinya adalah membangun, untuk itu harus kerja keras, juga berpikir keras. Think Big, Start Small and Do It Now.
Karena itu, lanjutnya, kita dengar pada awal masa jabatannya pak Bas bicara tentang “Red Carpet for Investors”, pelayanan terpadu satu atap (One Stop Service), Nomor telepon untuk pengaduan, tidak boleh ada meminta dan memberi suap, kotak pengaduan, batas waktu untuk mengurus tiap-tiap tahap perizinan. Dalam kenyataannya semua ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara sungguh sungguh.
Menurutnya, ada dua sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi di Papua, yaitu apa yang menjadi visi mantan Gubernur tadi. Apa yang harus dicapai oleh Otsus. Ada banyak cara untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, salah satu adalah melalui investasi swasta. Pemerintah sendiri melalui APBD maupun APBN, bahkan dana Otsus tak cukup untuk menggerakkan pembangunan ekonomi. Karena itu, diperlukan modal swasta dalam bentuk investasi. Investasi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi membawa pula kesempatan kerja, kesempatan memperoleh penghasilan, kesempatan usaha dan lain lain sampai bermuara pada kemakmuran.
Karena itu, urainya, pihaknya menyarankan, pemerintah daerah sebaiknya membuat suatu masterplan pembangunan ekonomi Papua dan sebuah Perdasus tentang capaian pembangunan ekonomi orang asli Papua sebagai tujuan pelaksanaan Otsus di bidang ekonomi. Termasuk membuat suatu kebijakan investasi yang diatur dalam Perdasus, dan betul-betul realistis dan dapat dilakasanakan.
Pemda sebaiknya memberi sejumlah kemudahan dan itu betul-betul dilaksanakan, dalam hal perizinan, dalam mempertemukan investor dengan masyarakat adat dan insentif fiskal. Hal ini sebaiknya diatur dalam Perda.
Pemerintah Daerah juga diharapkan membangun infrastruktur yang mendukung investasi di Kota Jayapura, Kabupaten Keeromserta Kabupaten Jayapura).
MRP sebagai lembaga perwakilan kultural orang asli Papua, jelas dia, harus turut memikirkan kemajuan ekonomi, tidak hanya bicara politik. MRP sebaiknya menyelenggarakan musyawarah adat dan mengambil sikap terhadap hak ulayat dan pembangunan ekonomi, termasuk Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK). “Seluruh Rakyat Papua diminta hentikan kekerasan dan pelihara suasana damai. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi segera melakukan pemekaran Provinsi menjadi 4 provinsi,” imbuhnya.(mdc/don/l03)
Sumber
Humas Kemenristek: Iptek Masih Dipandang Sebelah Mata
Dari Kunjungan Pihak Kemenristek ke Kantor Redaksi BIntang Papua
Humas Kemenristek: Iptek Masih Dipandang Sebelah Mata
JAYAPURA—Dalam setiap sector pendapatan di Negara mana pun, peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) selalu menjadi sentral, karena segala hal selalu terkait dengan Iptek, namun selama ini Iptek seakan-akan masih dipandang sebealah mata.Dan hal ini juga yang disoroti oleh pihak Kementrian Riset dan Teknologi (Kemenristek) saat berkunjung ke Kantor Redaksi BIntang Papua pada Jumat (09/12) kemarin. Ir. Wawan Bayu PWS, MM, Kepala Humas Kemenristek, bertutur bahwasannya kesadaran masyarakat yang didukung juga oleh pihak pemerintah belum menyadari pentingnya peran Iptek. “Dari sejak kita bangun tidur dan sampai kita tidur lagi, semua itu berkaitan dan menggunakan Iptek,” katanya. Untuk itu ia berharap kalau pihak penentu kebijakan dapat memberikan perhatian lebih kepada Iptek, mengingat perannya yang begitu sentral dalam kehidupan dan juga dalam proses pembangunan. Dalam kunjungannya kemarin, tim kemenrtian Riset ini diterima oleh Wakil Pimpinan redaksi, Daud Sonny.
Dikatakan, berbicara dengan Iptek, hal tersebut selalu berkaitan dengan riset, dan Wawanpun berujar kalau Tiga pilar yang selalu tidak bisa bersinkronisasi adalah pilar politik, ekonomi, dan riset. “Kalau riset kita bicara beberapa tahun ke depan, Ekonomi kita selalu bicara, besok kita dapat berapa, sedangkan politik kita bicara saya bakal dapat suara berapa?,” ujarnya. Namun ia menyayangkan masih minimnya porsi APBN yang diberikan Pemerintah terhadap dunia Ristek yang angkanya tidak mencapai 1 persen. “Negara tetangga kita saja (Malaysia) anggaran untuk ristek bisa mencpaia hampir 10 persen,” ungkapnya.
Peran media juga diharapkan bisa membantu dalam menyadarkan masyarakat atas peran ristek, untuk itu Wawan berujar kalau pihaknya dalam kunjungannya ke Papua kali ini sengaja menyisihkan waktunya untuk bertandang ke kantor redaksi beberapa media local di Jayapura, termasuk BIntang Papua. (ds/don/L03)
Mendagri Janji Akan Beri Hadiah Untuk Walikota
Jika Menyelesaikan e-KTP Tepat Waktu
JAYAPURA – Mengdari Gamawan Fauzi mentatakan, di seluruh dunia program e-KTP yang
belangsung dan yang ada hanya dua Negara yaitu hanya Jepang dan Indonesia, namun dari
kedua Negara ini yang paling canggih adalah e-KTP yang di lakukan Indonesia.
Dikatakan, metode pembuatan e-KTPpun sangat berbeda dengan Negara lain seperti di India,
pertama mereka lakukan dalam 1 (satu) tahun hanya bisa mencapai 5 (lima) ribu penduduk,
namun di Indonesia sangat berbeda yaitu mulai dari pertengahan tahun, namun hampir
mencapai 60 ribu sampai 200 ribu yang selesai.
Lanjut Mendagri, “awalnya saya dan teman-teman dari kementerian dalam proses jalannya
pembuatan e-KTP untuk Papua sangat khawatir, namun luar biasa, karena diseluruh Indonesia
Kota Jayapura yang memiliki komitmen wajib e-KTP. Dengan penuh sportif yang tinggi
menteri juga memberikan suatu kejutan kepada pemerintah Kota Jayapura bahwa apabila
Pemkot Jayapura menyelesaikan pembuatan e-KTP sesuai dengan target waktu yang telah
ditetapkan, maka ia akan memberikan hadiah kepada walikota, seperti yang dilakukan walikota
kepada pemerintah Distrik, selain itu menteri juga mengharapkan pemerintah daerah
memperhatikan kesejahteraan petugas yang menangani e-KTP ini karena sesuai dengan
laporan tadi melayani dari pagi jam kerja sampai dengan jam 8 atau jam 9 malam,” ujarnya.
Kemudian dilanjutkan dengan pengontrolan warga yang mendaftar atau memiliki e-KTP
masing-masing Bili, Marten, dan Lai. Sesuai pengakuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
ketiga orang ini dari sekian juta orang di Indonesia Bili ke 13 Marten ke 14 dan Lai ke 15 yang
mengontrol kebenaran identitas. (CR 31/don/lo2)
11 Kursi DPRP Masih Tunggu Perdasus
Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pihaknya belum bisa mengeluarkan keputusan terkait 11 Kursi di DPR Papua lantaran hingga kini belum ada Perdasus 11 Kursi. Pasalnya, Perdasus tersebut tergantung kebijakan dari pemerintah daerah Papua bukan kebijakan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Mendagri Gamawan menjawab desakan yang disampaikan Ny.Bonay, salah seorang pimpinan DPP Barisan Merah Putih Papua ketika Dialog Percepatan Pembangunan Papua Bersama Para Pemangku Kepentingan di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (7/12).
Karena itu, menurut Mendagri, pihaknya segera mengeluarkan putusan hukum untuk mempersiapkan Perdasus 11 Kursi di DPR Papua.
“Begitu Perdasusnya keluar dan nama namanya ada kita akan segera terbitkan. Jika ditangan saya keluarin mudah mudahan segera selesai,” ungkapnya. Walaupun Mendagri menandaskan, 11 Kursi DPR Papua masih harus menunggu Perdasus, tapi Ny. Bonay justru menyampaikan, didalam tata urutan sistim perundang undangan di Indonesia, Perdasus itu hanya pelengkap.
Karena itu, tandasnya, pihaknya mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sehingga 11 Kursi di DPR Papua yang diangkat sesuai Pasal 6 Ayat 2 UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus yakni anggota DPR Papua terdiri anggota yang dipilih rakyat melalui Pemilu Legislatif dan diangkat sesuai amanat UU Otsus. Tapi sampai hari ini anggota DPR Papua yang diangkat belum direalisasikan.(mdc/don/l03
Sumber
Hal ini disampaikan Mendagri Gamawan menjawab desakan yang disampaikan Ny.Bonay, salah seorang pimpinan DPP Barisan Merah Putih Papua ketika Dialog Percepatan Pembangunan Papua Bersama Para Pemangku Kepentingan di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (7/12).
Karena itu, menurut Mendagri, pihaknya segera mengeluarkan putusan hukum untuk mempersiapkan Perdasus 11 Kursi di DPR Papua.
“Begitu Perdasusnya keluar dan nama namanya ada kita akan segera terbitkan. Jika ditangan saya keluarin mudah mudahan segera selesai,” ungkapnya. Walaupun Mendagri menandaskan, 11 Kursi DPR Papua masih harus menunggu Perdasus, tapi Ny. Bonay justru menyampaikan, didalam tata urutan sistim perundang undangan di Indonesia, Perdasus itu hanya pelengkap.
Karena itu, tandasnya, pihaknya mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sehingga 11 Kursi di DPR Papua yang diangkat sesuai Pasal 6 Ayat 2 UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus yakni anggota DPR Papua terdiri anggota yang dipilih rakyat melalui Pemilu Legislatif dan diangkat sesuai amanat UU Otsus. Tapi sampai hari ini anggota DPR Papua yang diangkat belum direalisasikan.(mdc/don/l03
Sumber
Post
