Pemerintah Kota Jayapura pada Kamis (28/11) kemarin untuk yang ketiga kalinya menggelar coffee morning dengan unsur Muspida serta berbagai unsur kemasyarakatan dan Agama di Gedung Serba Guna Kantor Walikota.
Dalam kesempatan tersebut, isu keamanan mendominasi dari berbagai topik yang dibahas, terutama karena belum lama ini kembali terjadi aksi anarkisme di Kota Jayapura yang mengakibatkan satu orang tidak bersalah mengalami luka parah di bagian kepalanya.
Salah satu orang yang bersuara cukup keras adalah Ondoafi Waena, Ramses Ohe yang menegaskan bahwa dalam kejadian yang lalu seluruh unsur hukum yang ada telah dilanggar, karenanya perlu ada penegakkan hukum yang tegas untuk menanganinya.
“Saya melihat semua yang terjadi, mulai dari peristiwa yang terjadi di Waena, di lingkungan saya sendiri, dan peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi di Kota Jayapura,” tutur Ramses.
Menurut Ramses, dilihat dari sisi hukum, hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah semua ini arahnya satu untuk kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan setiap insan bangsa yang ada di kota ini.
Salah satu orang yang bersuara cukup keras adalah Ondoafi Waena, Ramses Ohe yang menegaskan bahwa dalam kejadian yang lalu seluruh unsur hukum yang ada telah dilanggar, karenanya perlu ada penegakkan hukum yang tegas untuk menanganinya.
“Saya melihat semua yang terjadi, mulai dari peristiwa yang terjadi di Waena, di lingkungan saya sendiri, dan peristiwa itu tidak boleh terjadi lagi di Kota Jayapura,” tutur Ramses.
Menurut Ramses, dilihat dari sisi hukum, hukum adat, hukum agama, hukum pemerintah semua ini arahnya satu untuk kesejahteraan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan setiap insan bangsa yang ada di kota ini.
Seluruh hukum yang ada tersebut, cetus Ramses, harus menjadi dasar dari semua orang yang berada di daerahnya masing-masing termasuk juga di Kota Jayapura, karenanya semua unsur masyarakat yang ada didalamnya harus ikut serta menjaga dan mengawasi kota ini agar tetap menjadi daerah yang damai.
“Kami dari orang-orang tua harapkan tidak boleh lagi ada pembunuhan di atas Tanah Tabi, dan semua orang adat tidak boleh biarkan orang lakukan hal yang tidak sampaikan melalui kita (adat),” cetus Ramses.
“Aparat harus tegakkan hukum, pihak Gereja (agama) juga harus bicara tentang hukum Tuhan, pihak adat juga harus bicara tentang hukum adat yang diamanatkan oleh para leluhur,” sambungnya.
Dari pihak adat sendiri, Ramses memastikan akan membuat sebuah musyawarah khusus yang melibatkan Pemerintah baik itu Pemkot Jayapura atau juga Pemprov Papua, juga dengan berbagai unsur kemasyarakatan guna mencari kata mufakat untuk mengatasi masalah keamanan di Kota Jayapura.
Sedangkan Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano, M.M., mengatakan masyarakat membutuhkan rasa aman dari unsur Muspida yang ada di Kota Jayapura, namun untuk mewujudkannya perlu campur tangan dari semua pihak dan tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat penegak hukum saja.
“Saya minta di masing-masing RT/RW itu harus ada dibangun pos-pos Siskamling untuk menjaga, menginformasikan dan mengawasi lingkungannya, mungkin ada pencuri atau hal-hal lain yang menyusup masuk ke wilayahnya mereka bisa melapor ke Polsek atau Koramil,” ucap walikota.
Telah diprogamkan juga oleh Pemkot serta pihak Kepolisian yang akan menggelar patroli rutin di beberapa titik di Kota Jayapura untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Berbagai upaya pendekatan kepada pihak-pihak yang dikenal memiliki ideologi kebangsaan berbeda diakui oleh walikota juga telah dilakukannya, meski banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan tersebut, namun ia akan tetap melakukan hal tersebut guna merangkul tokoh-tokoh tersebut agar mereka juga mau terlibat didalam proses pembangunan di Kota Jayapura. (ds/aj/lo2)
“Kami dari orang-orang tua harapkan tidak boleh lagi ada pembunuhan di atas Tanah Tabi, dan semua orang adat tidak boleh biarkan orang lakukan hal yang tidak sampaikan melalui kita (adat),” cetus Ramses.
“Aparat harus tegakkan hukum, pihak Gereja (agama) juga harus bicara tentang hukum Tuhan, pihak adat juga harus bicara tentang hukum adat yang diamanatkan oleh para leluhur,” sambungnya.
Dari pihak adat sendiri, Ramses memastikan akan membuat sebuah musyawarah khusus yang melibatkan Pemerintah baik itu Pemkot Jayapura atau juga Pemprov Papua, juga dengan berbagai unsur kemasyarakatan guna mencari kata mufakat untuk mengatasi masalah keamanan di Kota Jayapura.
Sedangkan Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano, M.M., mengatakan masyarakat membutuhkan rasa aman dari unsur Muspida yang ada di Kota Jayapura, namun untuk mewujudkannya perlu campur tangan dari semua pihak dan tidak hanya bisa dibebankan kepada aparat penegak hukum saja.
“Saya minta di masing-masing RT/RW itu harus ada dibangun pos-pos Siskamling untuk menjaga, menginformasikan dan mengawasi lingkungannya, mungkin ada pencuri atau hal-hal lain yang menyusup masuk ke wilayahnya mereka bisa melapor ke Polsek atau Koramil,” ucap walikota.
Telah diprogamkan juga oleh Pemkot serta pihak Kepolisian yang akan menggelar patroli rutin di beberapa titik di Kota Jayapura untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Berbagai upaya pendekatan kepada pihak-pihak yang dikenal memiliki ideologi kebangsaan berbeda diakui oleh walikota juga telah dilakukannya, meski banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan tersebut, namun ia akan tetap melakukan hal tersebut guna merangkul tokoh-tokoh tersebut agar mereka juga mau terlibat didalam proses pembangunan di Kota Jayapura. (ds/aj/lo2)
Postingan
