GUBERNUR PAPUA DAPAT PENGHARGAAN PEMBINA KEHORMATAN PRAJA IPDN

Jayapura, 7/11 (Jubi) - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mendapat penghargaan sebagai pembina kehormatan Praja IPDN dari pemerintah pusat yang disampaikan langsung Prof. DR. Ryas Rasyid.
“Saya sangat menghargai dan memberikan apresiasi terhadap penghargaan yang diberikan pemerintah pusat sebagai anggota pembina kehormatan masyarakat pemerintahan,” kata Gubernur Lukas Enembe, di Jayapura, Kamis (7/11).
Baginya, selaku pembina kehormatan IPDN, dirinya tetap melakukan upaya-upaya pembinaan yang komprehensif dalam menghasilkan praja IPDN yang berkualitas didalam menghasilkan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat didalam meningkatkan derajat kehidupan sosial ekonominya.
“Kampus IPDN Papua saat ini sedang dalam proses pembangunannya, yang diharapkan dalam waktu dekat ini sudah dituntaskan pembangunananya agar segera difungsikan. Disamping itu, saya tetap akan melakukan upaya-upaya pembinaan yang komprehensif dalam menghasilkan praja IPDN yang berkualitas didalam menghasilkan aparatur pemerintahan yang mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur IPDN Papua, Margaretha Rumbekwan menilai, Gubernur Lukas Enembe layak menerima penghargaan sebagai Pamong, karena selama masa pengabdiannya mengutamakan pelayanan bagi masyarakat. “Jadi itu penghormatan sebagai Pamong Praja,” kata Margaretha.
Khusus mengenai permasalahan Calon Praja IPDN Papua yang umumnya tidak menembus seleksi, dirinya telah mendapatkan instruksi langsung dari Gubernur Papua untuk melihat persoalan itu dengan serius.
“Terkait dengan permasalahan itu, mengenai mekanisme penerimaan Calon Praja (Capra) IPDN, pihaknya tidak duduk dalam kepanitiaan rekrutmen Capra, namun rekrutmen awalnya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Derah (BKD) Kabupaten/Kota, yang bekerjasama dengan BKD Provinsi Papua dan Kementrian Dalam Negeri,” jelasnya.

Tidak lolosnya sejumlah Capra IPDN Papua tersebut, disebabkan karena materi tes yang cukup berat, yakni salah satunya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tentang kejujuran, dan sumber daya manusia para Capra IPDN itu sendiri, sehingga soal-soal seleksi yang disusun oleh Pemerintah Pusat itu ada yang tidak mampu menjawabnya.
“Istilahnya, kami adalah orang yang siap memasak, namun ada bumbu-bumbu yang kelebihan pedas, sehingga ketika dirasakan menjadi tidak enak. Nah inilah akhirnya ketidakberpihakan terhadap Otsus itulah menimbulkan kemarahan bagi semua pihak. Untuk itu, dirinya hanya bisa menghimbau agar kedepannya dalam rekrutmen putra-putri Papua mendapatkan prioritas utama,” tukasnya.
Ditambahkannya, kedepa yang harus dilakukan adalah BKD kabupaten/kota yang merekrut Capra, diharapkan membuat semacam kelas khusus, yang dalam hal ini, dipersiapkan dari awal baik fisik dan kesehatannya serta SDM nya, supaya ketika ada tes Capra IPDN, putra-putri daerah yang sudah dibina dari awal mampu mengikuti seleksi dan lolos menjadi siswa IPDN.
“Mungkin salah satu faktor adalah materi tes yang cukup sulit, karena materi tes itu membutuhkan ketepatan, yang akhirnya Capra yang ikut tes itu saat membaca soal sudah gugup duluan. Pendidikan di IPDN itu ada tiga, yakni, ketrampilan, pengasuhan dan pembelajaran, jadi jika salah satunya tidak lolos, maka bisa berakibat pada tidak naik kelas. Siswa IPDN itu tinggal di asrama, jadi di didik betul-betul,” katanya. (Jubi/Alex)

sumber : http://tabloidjubi.com/2013/11/07/gubernur-papua-dapat-penghargaan-pembina-kehormatan-praja-ipdn/