JAKARTA - Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dibentuk oleh pemerintah diharapkan mampu menjawab persoalan di dua provinsi tersebut.
Presiden Kongres West Papua National Authority, Teriyomus Yoku dalam acara diskusi yang diselenggarakan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, hari ini, mengatakan UP4B diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat.
"UP4B merupakan suatu jawaban yang baik, dengan merangkul rakyat Papua masuk dalam pembangunan," katanya dalam diskusi yang mengambil tema "Upaya Membangun Papua yang Damai dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI".
Diskusi terbatas yang diselenggarakan Ditjen Kesbangpol ini, selain dihadiri Teriyomus, juga menghadirkan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat diantaranya adalah "menteri perindustrian opm" Jefry Warisyu, Wakil II Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat Kedor Nasendi, dan praktisi hukum adat Papua Sony Ayatomi.
Sedangkan dari Ditjen Kesbangpol yang hadir diantaranya yakni Direktur Kewaspadaan Nasional Widiyanto dan sejumlah pejabat eselon, juga perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari masyarakat Papua ini menuturkan situasi atau hambatan yang terjadi di Papua. Teriyomus menuturkan pembangunan di Papua tidak berjalan lancar karena tidak melibatkan unsur adat dan agama yang merupakan dua unsur penting di Papua dan Papua Barat.
Pemerintah, ujarnya, harus melibatkan kedua unsur ini sehingga pembangunan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selama ini, ujarnya, pembangunan hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja.
Teriyomus yang sempat terisak saat menceritakan kondisi masyarakat Papua, mengatakan masyarakat Papua sudah lama tidak menikmati haknya, yakni hak atas kekayaan alam dan tempat tinggal yang aman.
"Mohon percepat pembangunan agar rakyat Papua dapat tinggal dalam aman dan damai, menikmati kekayaan alam dengan kondisi aman dan damai," katanya.
Tindak koruptor
Ia juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kepala daerah maupun calon kepala daerah dari Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.
"Saya minta pada pemerintah tolong tegakkan supremasi hukum, tangkap dan adili mereka yang korupsi," ujarnya.
Sementara, Kedor Nasendi meminta agar pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua dan Papua Barat. Ia berharap pemerintah dapat segera menanggapi keluhan maupun permasalahan yang terjadi disana.
Sementara itu, UP4B bertugas membantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melakukan dukungan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
(dat16/antara)
sumber : http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=225753:up4b-papua-diharapkan-kunci-sejahtera&catid=95:nusantara&Itemid=146
0 komentar:
Posting Komentar